Bank pertanian

Bank pertanian adalah bank atau lembaga keuangan yang mengkhususkan diri untuk memberikan pinjaman bagi petani dan nelayan. Bank pertanian dapat dimiliki oleh negara maupun dikelola oleh swasta.

Dalam sejarah, sistem perekonomian syariah mengkhususkan untuk memberikan pinjaman kepada petani, dan petani boleh membayarnya dengan hasil pertanian yang dipanennya. Sistem ini dikemukakan kembali oleh Syafi'i Antonio pada tahun 1999 untuk diimplementasikan di Indonesia^[1]:181

Bank pertanian di Indonesia

Di Indonesia, wacana kemunculan bank pertanian mulai ramai di pertengahan 2014 setelah diketahui bahwa bank umum hanya menyalurkan sejumlah kecil kredit pada usaha pertanian. Menurut data Bank Indonesia, hingga Februari 2013 tercatat penyaluran pembiayaan kredit di sektor pertanian hanya 5,5% dari total kredit perbankan sebesar Rp2.721,9 triliun, dan sebagian besar tertuju kepada perkebunan kelapa sawit.^[2] Hal ini dikarenakan pertanian masih merupakan sebuah sektor usaha yang memiliki risiko tinggi sehingga bank cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan pinjaman kepada petani. Perdebatan tentang bank pertanian yang muncul antara lain mengenai definisi, efektivitas, sumber modal, cakupan pembiayaan, format bank, dan sebagainya.^[3] Karena selama ini dalam undang-undang perbankan di Indonesia tidak mengenal adanya bank yang khusus melayani pertanian.^[4][5] Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menilai bank pertanian di Indonesia tidak dibutuhkan, dan ia lebih mengutamakan perluasan jangkauan bank dan perbaikan birokrasi.^[2]

Meski demikian, keberadaan bank pertanian di Indonesia disarankan oleh akademisi Institut Pertanian Bogor,^[6] diinginkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia,^[7] dan dibutuhkan oleh petani menurut Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia.^[8]

Bank pertanian di dunia

Bank pertanian di beberapa negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam mengembangkan pedesaan melalui bank pertanian karena kebijakan birokrasi yang terpusat dan penuh motivasi politik, sehingga tidak berkembang. Kasus ini terjadi di Amerika Selatan serta negara bekas Soviet. Dibutuhkan reformasi radikal bagi bank pertanian untuk berperan di bidang komersial, seperti yang telah terjadi di Guatemala.^[9]:44-45

Di Thailand, bank pertanian dan koperasi pertanian didirikan pada tahun 1966 dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan pertanian pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn. Bank ini dikhususkan untuk memberikan pinjaman kepada petani melalui koperasi pertanian dan perhimpunan petani. Petani yang tidak menjadi anggota koperasi pun bisa mendapatkan pinjaman di bank tersebut. Dana yang dipinjamkan kepada petani dimanfaatkan untuk membentuk sistem distribusi pupuk, membangun gudang beras, dan sarana produksi lainnya.^[10]

Contoh bank pertanian di dunia yaitu:

• Agricultural Bank of China
• BankWest, sebelumnya memiliki nama Agricultural Bank of Western Australia
• Norwegian State Agriculture Bank
• Rosselkhozbank, bank pertanian di Rusia
• Krung Thai Bank
• ATEbank, bank pertanian di Yunani

Meski tidak mengkhususkan diri pada atau mendeklarasikan diri sebagai bank pertanian, sebagian besar nasabah Bank Grameen merupakan warga yang bergerak di bidang pertanian.

Lihat pula

• Nilai tukar petani

Referensi

Bahan bacaan terkait

• Bayu Krisnamurthi, Bungaran Saragih (2005). Menumbuhkan ide dan pemikiran pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB.